MODE TRYOUT

Bacaan berikut ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1—7.

Boyolali - sebanyak empat kecamatan di Boyolali belum tersentuh program insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) meskipun termasuk lahan pertanian pangan berkela njutan (LP2B). Empat kecamatan itu meliputi Kecamatan Juwangi, Kecamatan Selo, Kecamatan Ampel, dan Kecamatan Mojosongo. Keempat kecamatan tersebut belum tersentuh program insentif pajak karena sedikitnya jumlah sawah yang bisa digunakan untuk menanam padi dan menggunakan irigasi teknis. Sementara program Lp2B dilakukan di lahan sawah beririgasi teknis.
Sebagai informasi berdasarkan perda Nomor L 7 /201,6 tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan Berkelanjutan, ada 16 kecamatan yang menjadi percontohan program LP2B. Namun dalam realisasinya, hanya petani di 12 kecamatan yang sudah mendapatkan manfaat program tersebut. Pemkab. Boyolali mengklaim 89% sawah lestari dengan sistem irigasi teknis sudah dibebaskan pajaknya hingga 9O%. Pembebasan pajak ini menjadi bentuk insentif untuk mencegah adanya alih fungsi lahan pertanian.
lnformasi yang dihimpun Espos di Badan Keuangan Daerah (BKD) Boyolali, Jumat (19/t), BKD telah mengukur lahan LP2B berdasarkan bidang yang terdaftar dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), berbeda dengan Dinas Pertanian yang menentukannya berdasarkan ruas Iahan per hektare. Selisih yang terteraa jumlah bidang dalam sertifikat dan jumlah bidang dalam SPPT terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adalah perbedaan acuan pengukuran tanah antara sertifikat dan SPPT. Misalnya beberapa bidang tanah dalam sertifikat hanya dihimpun dalam satu SPPT sehingga jumlah SPPT lebih sedikit dari jumlah bidang sertifikat.
Sementara itu, terkait pajak tiap-tiap pemilik lahan dikenakan harga berbeda-beda, Dengan kisaran paling sedikit Rp50.000 per tahun hingga ratusan ribu rupiah tergantung luas bidang. "Oleh karena itu, potensi pajak tiap petani tidak bisa digeneralisir,” ujar kepala BKD, Agus Partono. Selisih jumlah antara bidang sertifikat dan bidang SPPT ini juga dipengaruhi bidang tanah yang masuk sebagai tanah negara dan fasilitas umum sehingga tidak memiliki SPPT.

Berdasarkan paragraf 1, mana simpulan di bawah ini yang BENAR?